Gedung Kantor Sekda Pesawaran Dilaporkan LP2KP Ke Kejaksaan Negeri Pesawaran

PESAWARAN – LP2KP (Lembaga Pemantau Pembangunan dan Kinerja pemerintahan) DPD Pesawaran melayangkan Laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi terkait 3 Paket Proyek yang dilaksanakan oleh dinas PUPR Kabupaten Pesawaran  kepada Kejaksaan Negeri Pesawaran, hal ini disampaikan Ketua LP2KP Fakrurrozi di sekeretariatnya di Desa Kota  Dalom kecamatan Way Lima  Kabupaten Pesawaran, Kamis (23/12/2021).

Baca juga: Gugat PT KDP, Yayasan Poktan Batu Bulan Katingan Tunggu Incraht MA

Laporan tersebut sudah di konfirmasi kepada Kejaksaan Pesawaran, dari keterangan Kasi Intel kejari Pesawaran Dice mengatakan, “ laporan  LP2KP terkait pembangunan gedung sedang kami telaan”.

Laporan  LP2KP tersebut terkait 3 paket pembangunan Gedung Kantor Sekda Gedung C Tahap II Gedung Kantor Penanaman Modal dan Pelayanan Satu Pintu, dan Gedung  Kantr Kecamtan Teluk Pandan.

Baca juga: Jaksa Agung RI Burhanudin Resmikan Kantor Kejati Jabar

Fakrurrozi menjelaskan 3 peket pembangunan gedung tersebut dilaksanakan pada Tahun 2019 oleh Dinas PUPR Pesawaran, “3 Paket pekerjaan tersebut diduga terindikasi terjadi penyelewengan yang mengakibatkan kerugian negara.

Dari saat lelang diduga sudah terjadi kongkalikong pihak Pokja Lelang dengan Penyedia Barang dan Jasa.

Baca juga: Kejaksaan Agung Periksa 20 Saksi Kasus Korupsi PT. Waskita Karya

Dari data lelang terdapat sayarat kualifikasi usaha kecil namun pemenang lelang kualifikasi M1, dalam Laporan kami 3 perusahaan CV.KM52, PT Haberka Mitra Persada  dan PT Alvin Akbar Konstruksindo sudah melanggar Peraturan   Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa pemerintah.

Dan Hasil Audit BPK(Badan Pemeriksa keuangan) juga merinci adanya kekurangan Volume pada 3 Paket Pekerjaan tersebut, dan merekmendasi untuk dilakukan pengembalian”.

Baca juga: Tindak Lanjut Imbauan Jaksa Agung dalam Penanganan Laporan Penggunaan Dana Desa

Khusus untuk Gedung kantor Sekda Gedung C Tahap II sampai saat ini tidak dilanjutkan pembangunannya yang kesannya terbengkalai tidak terurus, tambah Fakrurrozi.

“Kami akan menunggu dan memantau pihak Kejari menindak lanjuti Laporan kami”, tutup Fakrurrozi.(Agung)      

Baca juga: Penjelasan Kejagung RI Terkait Pemberitaan Korupsi di Bawah Rp50 Juta, Cukup Kembalikan Kerugian Negara